[lihat.co.id] - Tingkah dan tindakan DPRD kembali menjadi sorotan masyarakat akhir-akhir ini. Belum selesai polemik pemakzulan dan hak interpelasi kepada Gubernur DKI, Joko Widodo , DPRD kini dipermasalahkan dengan hal baru.
Masalah itu tak lain tentang kepergian sejumlah anggota dewan ke luar negeri dengan alasan untuk kepentingan studi banding MRT dan Deep Tunnel.
Tindakan pelesir ke Belanda dan Singapura tersebut sontak saja membuat banyak orang curiga hingga mengeluarkan kritik pedas terhadap mereka. Kritik dan kecaman ini bukan hanya satu dua kali diterima para anggota DPRD.
Mitra kerja Jokowi ini sebelumnya juga pernah mengalami hal serupa, berikut 5 Tindakan DPRD DKI Jakarta yg Dikecam Oleh Masyarakat,dikutip dari Merdeka:
1. Kunjungan kerja
[lihat.co.id] - Siapa yang tidak berdecak heran ketika sejumlah anggota DPRD beramai-ramai pergi ke luar negeri dengan uang sebanyak Rp 1,9 miliar. Kendati belum jelas siapa dan kapan para anggota ini berangkat, namun kritik pedas sudah menghampiri mereka. Termasuk dari sesama anggota DPRD.
"Sebenarnya kunker ini hanya buang-buang anggaran saja," kata anggota Komisi D, Guntur di Gedung DPRD, Jakarta, Jumat (31/5).
Menurut data yang dimiliki Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Anggaran (SEKNAS FITRA) menyebutkan pelesiran ini akan menggunakan anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri yang dikemas dengan nama perjalanan dinas luar daerah, dan belanja perjalanan dinas Luar daerah sebesar Rp 1,9 miliar. Sebagian besar dana itu digunakan untuk kunjungan kerja sister city dan kunjungan kerja balasan sebesar Rp 1.812.000.000.
"Kunjungan seperti itu hanya menghabiskan devisa dari hasil pajak atau keringat rakyat yang diberikan kepada kas negara," kata Direktur Investigasi FITRA Uchok Sky Khadafi.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Gerindra Muhammad Sanusi membenarkan adanya rencana kunker anggota dewan ke luar negeri. Namun, dirinya tidak mau membeberkan siapa saja anggota dewan yang ikut dan kapan akan berangkat.
"Dalam rapat pimpinan itu sudah memutuskan bahwa kita, anggota dewan untuk melakukan kunjungan kerja. Supaya, kita dapat memberikan masukan pada eksekutif (Pemprov DKI)," kata Sanusi saat dihubungi, Jakarta, Jumat (31/5).
2. Pemakzulan dan hak interpelasi
[lihat.co.id] - Bergulirnya isu pemakzulan dan hak interpelasi menjadi bola panas yang digulirkan DPRD sejak beberapa pekan lalu. Isu pemakzulan dan interpelasi ini sebagai akibat dari program KJS yang dianggap mereka tidak sesuai. Sampai tercatat ada 30 anggota anggota yang telah melakukan tanda tangan untuk melakukan hak interpelasi terhadap Jokowi.Â
"Sebenarnya DPRD ini sudah menggulirkan hak interpelasi, sudah lebih dari 30 anggota tanda tangan. Kalau ini terus bergulir, ini bisa menjadi peristiwa politik pertama di DKI. Jokowi terancam di-impeachment," ujar anggota Komisi E DPRD Asraf Ali dalam rapat dengar pendapat Komisi E DPRD dengan Dinas Kesehatan dan 16 Rumah sakit di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (23/5). Asraf Ali dikenal berasal dari Fraksi Partai Golkar.
Namun rupanya isu pemakzulan dan interpelasi ini justru mendapat pandangan negatif dari publik. Mereka yang mendatangani hak interpelasi malah dituding tidak kooperatif dengan kerja Jokowi. Sebagai contoh kritikan yang datang dari ormas sayap PDIP.
"Atas dasar apa mereka (DPRD) mau meng-impechment Pak Jokowi? Ini kok seperti dagelan politik anggota dewan. KJS itu program baik yang didukung masyarakat Jakarta kan? Terlalu berlebihan itu, orang-orang itu," ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta, Charles Honoris saat dihubungi wartawan, Sabtu (25/5).
Sampai pada akhirnya, beberapa anggota dewan tidak lagi mengajukan hak interpelasi pada Jokowi.
"Yang mundur ada delapan orang, nama-namanya saya belum tahu. Saya dapat informasi cuma itu," ucap anggota Komisi E Ashraf Ali di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/5).
3. Menunda APBD
[lihat.co.id] - Saat banjir hebat menerjang Jakarta, Jokowi mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk membendung banjir tersebut. Alasannya sederhana, APBD untuk antisipasi banjir belum keluar. Sedangkan saat itu Jokowi didesak melakukan normalisasi sungai.
"Ini (normalisasi) menunggu APBD-nya dulu," ujar Jokowi saat meninjau banjir di Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan Januari lalu.
Bahkan pasca banjir, Jokowi mengaku kesulitan menjalankan program-programnya termasuk pembenahan dan perbaikan Jakarta. Mengingat semua aktivitas sudah kembali berjalan normal.
"Ya mau pakai dana apa? Kalau uang 1000-2000 saya punya. Menyangkut uang yang T-Tan (Triliunan), nanya lagi," ucap Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (25/1).
Jokowi menyadari lambatnya pengesahan APBD menjadi kendala untuk menjalankan semua planning penanggulangan banjir. Dia semakin dilema sebab di lain pihak memintanya bekerja lebih cepat.
"Masa disuruh garap dalam waktu yang sangat pendek seperti ini. Duitnya dari mana? APBD belum diketok. Kesulitan saya itu ada di situ. APBD belum diketok kesulitan kita kalau mau tahu. Ditanya terus masalah tanggul, duitnya dari mana," keluhnya, Jumat (25/1).
4. Rangkap jabatan
[lihat.co.id] - Bukan hanya Presiden SBY yang merangkap jabatan, tindakan serupa juga dilakukan hingga ke pemerintahan daerah. Contohnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali disomasi. Ashraf merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD dan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi DKI Jakarta serta anggota Tim 9 (Tim Penjaringan dan Penyaringan dan Pemilihan) Calon Ketua Umum KONI Provinsi DKI Jakarta 2013-2017. Tak ayal tindakannya ini mengundang protes.
"Kami meminta kepada Ashraf Ali untuk mengundurkan diri dari jabatan di KONI dan Tim 9, sebelum kami mengajukan gugatan ke Pengadilan. Karena kami melihat ini merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh saudara Ashraf Ali," kata Ketua Lembaga Bela Keadilan, Iqbal Tawakkal Pasaribu di Balai Kota, Jakarta, Jumat (5/4).
Kemudian, karena tidak sesuai dengan peraturan maka pihaknya melayangkan surat somasi kepada politisi Golkar tersebut.
"Untuk itu dengan itikad baik kami menyampaikan somasi ini kepada bapak agar meletakkan atau mengundurkan diri sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi DKI Jakarta dan anggota Tim 9 (Tim Penjaringan dan Penyaringan dan Pemilihan) Calon Ketua Umum KONI Provinsi DKI Jakarta 2013-2017," tandasnya seraya menyebutkan surat somasi ini ditembuskan ke Gubernur DKI Joko Widodo dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
5. Bolos rapat
[lihat.co.id] - Saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Rupanya banyak anggota DPRD yang mangkir dalam rapat tersebut
"Dari 94 anggota DPRD yang hadir 66," ujar Ferrial saat membuka rapat, di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (21/5).
Bahkan, tak selang lama anggota Komisi E DPRD Wanda Hamidah justru keluar dari ruang rapat. Wanda justru memilih untuk live interview ke salah satu stasiun televisi swasta Berita Satu tv.
"Saya mau live ke berita satu," ucap Wanda.
Rapat mengagendakan penyampaian pandangan akhir eksekutif untuk Raperda tentang pengelolaan sampah, Raperda tentang Badan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan Raperda tentang Badan Layanan pengadaan barang dan jasa.
