[lihat.co.id] - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait banyaknya pelanggaran penggunaan anggaran perjalanan dinas oleh pegawai negeri sipil (PNS) tampaknya bukan lagi rahasia umum bagi para petinggi negara ini. Mereka tidak merasa terkejut dengan kasus tersebut.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar mengaku tidak terkejut dengan hasil audit tersebut. Bahkan anggaran yang ditilep masih disebut sangat kecil dibandingkan alokasi yang diberikan pada para PNS tersebut.
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengakui jika penyelewengan sudah menjadi kebiasaan dan warisan sejak zaman dulu.
"Penyelewengan uang jalan itu tidak mengejutkan karena sudah menjadi suatu yang mendasar, kebiasaan dari zaman dulu itu berlanjut," kata Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto.
Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemeriksaan Pusat (LKPP) tahun 2012, terdapat penyimpangan dalam penggunaan belanja perjalanan dinas sebesar Rp 30,4 miliar pada 36 Kementerian atau Lembaga (K/L).
3 K/L yang melakukan penyimpangan perjalanan dinas paling tinggi dan besar tersebut menurut BPK yakni:
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 5,9 miliar
2. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 4,5 miliar
3. Kementerian Keuangan dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 3,5 miliar.
Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada medio Mei tahun lalu, saat menerima hasil audit 2011, untuk menertibkan perjalanan dinas tampaknya tidak digubris.
Justru pemerintah menganggarkan peningkatan dana perjalanan dinas dari waktu ke waktu. Di tahun 2011 Rp 20,9 triliun dianggarkan untuk biaya perjalanan dinas PNS. Jumlah ini meningkat Rp 1,3 triliun atau 6,7 persen dibandingkan 2010 yang sebesar Rp 19,6 triliun.
Di 2013 pemerintah mengalokasikan biaya perjalanan dinas PNS sebesar Rp 21 triliun. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp 3 triliun dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp 18 triliun.
Berikut 5 modus PNS menilep anggaran perjalanan dinasnya,dikutip dari merdeka:
1. www lihat idPencairan www lihat idperjalanan www lihat iddinas www lihat idgandawww lihat id
[lihat.co.id] - BPK
www lihat idmenyatakan
www lihat idmodus
www lihat idperjalanan dinas
www lihat idganda ialah
www lihat idseorang PNS menjalani dua
www lihat idagenda di dua tempat dalam waktu bersamaan.
www lihat idModus ini merugikan
www lihat iduang negara yang
www lihat idcukup signifikan.
"Misalnya,
www lihat idtanggal
www lihat id sekian dia dinas
www lihat idluar kota t
www lihat idapi juga rapat di Jakarta,"
www lihat idungkap Ketua BPK Hadi Poernomo.
www lihat id
2. www lihat idPelaksanaan www lihat idperjalanan www lihat iddinas www lihat idyang www lihat idtidak www lihat idsesuaiwww lihat id bukti pertanggungjawabanwww lihat id
[lihat.co.id] - BPK
www lihat idmenemukan
www lihat id banyak PNS yang
www lihat id tidak melaporkan
www lihat id tanda bukti
www lihat idbiaya perjalanannya. Ini kerap terjadi
www lihat idkarena metode
www lihat idpembiayaan masih
www lihat idmenggunakan lump
www lihat idsum.
Lump
www lihat id sum ialah
www lihat idpembayaran
www lihat id biaya perjalanan dinas
www lihat id di muka.
www lihat id Inilah
www lihat idkelemahan
www lihat id perjalanan dinas dan mencoba
www lihat id diperbaiki dengan
www lihat idmetode at cost. Metode
www lihat id at cost mengharuskan seorang
www lihat id PNS menyertakan tanda bukti
www lihat idpemakaian dana dalam
www lihat id proses penggantian.
www lihat id
3. www lihat idPembayaran www lihat idbelanja www lihat idperjalanan www lihat iddinaswww lihat idwww lihat idwww lihat idatas www lihat idkegiatan www lihat idyang www lihat idtidakwww lihat id dapat www lihat iddilaksanakanwww lihat id kegiatannyawww lihat id
[lihat.co.id] - BPK
www lihat idmenemukan
www lihat idmasih banyak
www lihat id perjalanan
www lihat iddinas yang tetap
www lihat iddibayarkan meski
www lihat idagenda dinas telah dibatalkan.
www lihat idPraktik ini subur
www lihat id di kalangan
www lihat idPNS setelah banyak
www lihat idditemukan kongkalikong
www lihat iddengan agen biro perjalanan.
www lihat idPraktik
www lihat id ini banyak terjadi di
www lihat id lingkungan instansi
www lihat idpemerintah karena
www lihat idlemahnya pengawasan.
www lihat id "Di situ sudah lengkap
www lihat idsebenarnya, nothing's wrong
www lihat idmenurut saya dengan peraturan.
www lihat idPelaksanaannya ini yang suka ngawur
www lihat idtidak ada pengawasan," ujar Direktur
www lihat idJenderal Anggaran
www lihat idKementerian Keuangan,
www lihat id Herry Purnomo.
www lihat id
4. www lihat idPerjalananwww lihat id dinaswww lihat id melebihi www lihat idstandarwww lihat id
[lihat.co.id] - BPK
www lihat idmenyatakan banyak
www lihat idPNS yang meminta
www lihat idfasilitas yang
www lihat idmelebihi
www lihat id batas
www lihat idseharusnya dalam sebuah perjalanan dinas.
www lihat idKetua BPK
www lihat id Hadi Poernomo mencontohkan semisal
www lihat id dari sisi penginapan.
PNS
www lihat id kerap
www lihat id meminta fasilitas
www lihat id penginapan
www lihat idbintang empat padahal
www lihat idseharusnya dia mendapatkan
www lihat idhanya bintang tiga.
www lihat id Fasilitas bintang
www lihat id tiga dinilai
www lihat idsudah cukup nyaman.
5. www lihat idTiket www lihat idperjalananwww lihat id palsuwww lihat id
[lihat.co.id] - Ketua
www lihat id BPK Hadi
www lihat idPoernomo menyatakan
www lihat idpraktik
www lihat id kongkalingkong
www lihat id antara PNS dan biro perjalanan dalam memberikan tiket perjalanan palsu, membuat
www lihat idpenyimpangan
www lihat idanggaran perjalanan dinas semakin
www lihat id tinggi.
www lihat id"Masih
www lihat idbanyak agen-agen perjalanan yang
www lihat id menyediakan
www lihat idfasilitas ini
www lihat id(tiket palsu)," tutur Hadi.
Medio Mei
www lihat idtahun lalu, Presiden
www lihat id SBY
www lihat idmeminta agar perjalanan
www lihat id dinas ditertibkan. SBY menegaskan, di masa mendatang
www lihat id tidak boleh
www lihat id ada lagi
www lihat idpersoalan terkait pencairan
www lihat id perjalanan dinas.
"Saya
www lihat idingin tahun depan ada perbaikan,
www lihat id jangan saya lihat koreksi
www lihat idyang
www lihat idsama atau bahkan tambah banyak
www lihat idbisa tidak nyenyak
www lihat idtidur kita,"
www lihat idkatanya.
www lihat idNamun
www lihat id kenyataannya,
www lihat idBPK
www lihat id masih
www lihat id menemukan
www lihat idpraktik
www lihat idpenyelewengan
www lihat id perjalanan
www lihat id dinas
www lihat idsaat
www lihat idini.
www lihat id
